RAJA AMPAT, CYBER ONE NEWS.COM – BLUD KKP Raja Ampat memiliki peran penting dalam mengelola kawasan konservasi laut daerah ( KKLD ), sebuah managemen yang dipersiapkan untuk menjadi kekuatan Raja Ampat sebagai warisan dunia UNESCO, namun sejak 10 tahun terkahir, lembaga ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya, oleh sebab itu, Gubernur PBD Elisa Kambu diminta untuk segera mengevaluasi BLUD KKP Raja Ampat.
Kabupaten Raja Ampat sejak didirikan tahun 2003 telah menjadikan laut Raja Ampat sebagai komoditi konservasi untuk perikanan dan pariwisata yang dikemas dalam konsep managemen sumber daya laut ” Kawasan Konservasi Laut Daerah ” atau dikenal KKLD. Hal ini dilakukan Pemda Raja Ampat bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat internasional, namun seiring berakhirnya masa kerja LSM internasional dan agar tidak terputusnya dukungan dana internasional dan pengawalan terhadap konsep KKLD maka dibentuklah BLUD UPTD KKP dibawah dinas perikanan kabupaten Raja Ampat.
Namun lahirnya UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil: Pasal 1 dan 63 UU ini menegaskan bahwa pemerintah daerah (provinsi) memiliki peran penting dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk perikanan, melalui asas otonomi, maka BLUD UPTD KKP Raja Ampat menjadi kewenangan propinsi Papua Barat dan kini Papua Barat Daya, telah membawa dampak besar terhadap menurunnya kualitas layanan BLUD UPTD KKP Raja Ampat terhadap KKLD maupun pertumbuhan pariwisata Raja Ampat.
Sementara pembiayaan BLUD UPTD berasal dari bantuan internasional, APBD propinsi dan pungutan tarif masuk wisatawan, namun lembaga ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan terjadi kerusakan terumbu karang akibat pemboman ikan, menumpuknya sampah dan tabrakan karang oleh kapal wisata maupun kapal barang, salah satu kasusnya K.M Velocity di rep.Wai Selat Sagawin,3 July 2025.Oleh sebab itu, Gubernur PBD Diminta untuk segera mengevaluasi BLUD KKP Raja Ampat.
Permintaan evaluasi ini datang dari wartawan di Raja Ampat setelah adanya kasus K.M Velocity sebagai indikasi tidak adanya pengawasan terhadap keselamatan terumbu karang pada kawasan-kawasan konservasi KKLD. Juga karena adanya pelecehan oleh salah satu staf BLUD KKP kepada wartawan berinisial YA.
Kepala BLUD, Syafri, yang dihubungi melalui aplikasi hijau terkait desakan ini belum memberi keterangan, namun dari grup wartawan Raja Ampat diperoleh informasi bahwa BLUD KKP Raja Ampat akan melakukan coffe morning bersama wartawan Raja Ampat pada Kamis, 17 July 2025 di resort D, Coral pukul 16.00 WIT. Salah satu wartawan di Raja Ampat mempertanyakan maksud coffe morning yang diselenggarakan oleh BLUD setelah adanya pelecehan terhadap wartawan ?.
BLUD UPTD KKP Raja Ampat masuk dalam target penjaringan KPK RI setelah adanya penemuan penurunan PAD Raja Ampat tahun 2024 dimana terjadi kebocoran-kebocoran yang merugikan negara. Tercatat, Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Raja Ampat, Januari-April 2024, tercatat pada BLUD Pariwisata sebanyak 24.277 wisatawan, sementara BLUD KKP hanya 13.524 wisatawan, terjadi selisih 7.307 wisatawan. Padahal, pada BLUD Pariwisata hanya dua orang yang bertugas, sementara BLUD KKP memiliki tenaga kerja sebanyak 5O orang.
(Jok )
