GROBOGAN, Cyberonenews.com
Ketegangan pecah di Ruko Kencana, Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jumat (17/4/2026). Puluhan anggota organisasi masyarakat Pemuda Pancasila (PP) menggeruduk kantor LSM Kalijaga.
Aksi tersebut dipicu oleh surat terbuka LSM Kalijaga yang menyatakan rencana pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pengelolaan Koperasi Desa (Kopdes). Pemuda Pancasila yang menyatakan dukungan penuh terhadap program pemerintah menilai langkah itu melampaui kewenangan LSM.
*Kronologi di Lapangan*
Kedatangan massa PP ke kantor LSM Kalijaga diwarnai adu mulut. Ketua Pemuda Pancasila Grobogan, Waseso Nugroho atau Mas Soni, menegaskan sikap lembaganya.
“LSM tidak memiliki kewenangan melakukan pengawasan. Pemerintah telah membentuk satuan tugas resmi untuk mengawal Program MBG,” ujarnya di lokasi.
Perdebatan sengit tak terelakkan. Dalam rekaman yang beredar, situasi sempat memanas hingga hampir terjadi pelemparan botol air mineral ke arah salah satu anggota LSM.
Menanggapi tudingan tersebut, perwakilan LSM Kalijaga, Sutrisno, meluruskan maksud organisasinya. Ia menegaskan tidak ada niat menghambat program pemerintah.
“Pertemuan yang kami rencanakan hanya untuk menampung aspirasi atas persoalan di lapangan. Hasilnya akan kami sampaikan kepada satgas sebagai bahan evaluasi,” kata Sutrisno.
Mediasi dilakukan untuk meredam situasi dan mencegah bentrokan fisik meluas. Setelah dialog, kedua pihak mencapai kesepahaman. Situasi berangsur kondusif. LSM Kalijaga menyatakan komitmen tidak akan menghambat Program MBG.
*Respons Publik*
Insiden ini memantik reaksi beragam di media sosial. Di platform X, Instagram, dan TikTok, sebagian warganet menyayangkan tindakan intimidasi dan menilai pengawasan oleh masyarakat adalah bagian dari demokrasi.
Di sisi lain, tidak sedikit yang sependapat bahwa pengawasan program nasional sebaiknya dijalankan lembaga resmi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan di lapangan.
Kekhawatiran lain turut mengemuka: potensi gesekan antarkelompok di tingkat akar rumput terkait pengawalan program-program baru pemerintah.
(Darmanto)
