Oleh : AM Jumai
cyberonenews.com
SEMARANG – Perayaan hari jadi Kota Semarang tahun 2026 semestinya menjadi momentum refleksi yang jernih, bukan sekadar seremoni. Di tengah geliat kota metropolitan yang terus bertumbuh, muncul kegelisahan yang terasa di ruang-ruang publik: Semarang terasa “males” dan “anyep”. Bukan dalam arti harfiah, melainkan sebagai simbol melemahnya energi kolektif dalam mendorong kemajuan kota.
Pembangunan kota tidak pernah berdiri di ruang hampa. Ia sangat ditentukan oleh arah kepemimpinan. Seorang pemimpin dengan visi dan misi yang jelas baik jangka pendek, menengah, maupun panjang akan mampu menggerakkan seluruh elemen kota menuju tujuan yang terukur. Sebaliknya, jika arah itu kabur atau tidak konsisten, maka pembangunan akan berjalan tersendat, bahkan kehilangan makna strategisnya.
Sebagai kota metropolitan, Semarang membutuhkan nahkoda yang tidak hanya administratif, tetapi juga visioner, progresif, dan berkelanjutan. Visi yang komprehensif harus mampu menjawab tantangan urbanisasi, ketimpangan sosial, kemacetan, tata ruang, hingga isu lingkungan. Lebih dari itu, keberlanjutan menjadi kunci agar pembangunan hari ini tidak menjadi beban bagi generasi mendatang.
Penting untuk disadari bahwa pembangunan tidak bisa dilakukan secara parsial. Ia harus berkesinambungan dan terintegrasi lintas sektor. Keterlibatan berbagai pihak pemerintah, swasta, akademisi, komunitas, hingga masyarakat sipil menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem pembangunan yang sehat. Tanpa kolaborasi, pembangunan hanya akan menjadi proyek sektoral yang kehilangan daya ungkit.
Salah satu pilar utama pembangunan Kota Semarang adalah semangat “bergerak bersama”. Ini bukan sekadar slogan, melainkan prinsip kerja kolektif. Dalam konteks ini, keguyuban, kerukunan, dan keharmonisan sosial merupakan modal sosial yang sangat berharga. Kota yang maju bukan hanya diukur dari infrastruktur, tetapi juga dari kualitas relasi antarwarganya.
Namun, realitas menunjukkan bahwa tidak selalu ada keselarasan di antara para pemegang kekuasaan. Ketidaksejalanan visi, ego sektoral, hingga tarik-menarik kepentingan seringkali menjadi hambatan serius. Di titik inilah muncul “sumbatan-sumbatan” pembangunan program yang tidak sinkron, kebijakan yang tumpang tindih, hingga implementasi yang tidak efektif. Jika dibiarkan, hal ini akan menghambat capaian jangka menengah dan panjang.
Oleh karena itu, solusi terbaik adalah membangun kesadaran kolektif akan pentingnya sinergi. Kepemimpinan harus mampu menjadi perekat, bukan justru sumber fragmentasi. Diperlukan ruang dialog yang terbuka, transparansi dalam pengambilan kebijakan, serta komitmen bersama untuk menempatkan kepentingan kota di atas kepentingan kelompok.
Refleksi hari jadi ini hendaknya menjadi titik balik. Semarang tidak boleh terjebak dalam stagnasi rasa. Energi perubahan harus dihidupkan kembali melalui kepemimpinan yang kuat, kolaborasi yang luas, dan partisipasi publik yang aktif. Dengan demikian, Semarang tidak lagi terasa “males” dan “anyep”, tetapi menjadi kota yang dinamis, inklusif, dan semakin hebat di masa depan.
#BLD412.)
