Oleh: Dr. H. AM Jumai, SE., MM Dosen FEB Unimus
SEMARANG – cyberonenews.com – Peringatan Hari Buruh Internasional setiap 1 Mei semestinya tidak berhenti pada seremoni tahunan atau sekadar panggung demonstrasi. Momentum ini perlu dimaknai sebagai ruang refleksi mendalam atas posisi strategis buruh dalam struktur pembangunan ekonomi nasional. Dalam kerangka hukum Indonesia, relasi antara buruh, pengusaha, dan pemerintah telah ditegaskan sebagai satu kesatuan sistem yang saling terkait dan tidak terpisahkan. Hubungan industrial seharusnya menjadi ruang kolaborasi, bukan arena konflik berkepanjangan.
Peran buruh dalam mendorong produktivitas industri sangat fundamental. Mereka adalah aktor utama dalam proses produksi yang menentukan kualitas, kuantitas, serta daya saing suatu produk di pasar. Karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, perlindungan kerja yang memadai, serta jaminan sosial yang kuat bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Negara dan pengusaha memiliki tanggung jawab moral sekaligus konstitusional untuk memastikan buruh tidak hanya diposisikan sebagai alat produksi, tetapi sebagai subjek pembangunan yang memperoleh kesejahteraan secara layak.
Dalam perspektif nilai-nilai keagamaan, khususnya Islam, kerja tidak semata aktivitas ekonomi, tetapi juga bagian dari ibadah. Buruh dituntut untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, dan amanah. Sebaliknya, pengusaha berkewajiban menjunjung tinggi keadilan, tidak menzalimi pekerja, serta memberikan hak secara layak dan tepat waktu. Prinsip keadilan dan keseimbangan menjadi fondasi penting dalam membangun hubungan industrial yang sehat, tidak hanya berbasis regulasi, tetapi juga etika dan moralitas.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa buruh kerap menjadi objek dalam dinamika politik dan kepentingan jangka pendek. Isu kesejahteraan sering dimobilisasi secara situasional tanpa diiringi perubahan signifikan terhadap kondisi riil pekerja. Bahkan, fragmentasi antar serikat buruh justru melemahkan posisi tawar mereka sendiri. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa perjuangan buruh harus tetap berorientasi pada substansi, bukan sekadar simbol.
Aksi demonstrasi sebagai bagian dari hak konstitusional tetap memiliki tempat penting dalam demokrasi. Namun, aksi tersebut perlu diarahkan secara konstruktif, berbasis data, serta memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Demonstrasi tanpa solusi konkret berisiko kontraproduktif terhadap stabilitas ekonomi maupun hubungan industrial itu sendiri. Karena itu, kedewasaan kolektif menjadi kunci agar setiap gerakan buruh mampu menghasilkan perubahan yang nyata.
Hari Buruh 2026 harus menjadi titik balik. Buruh tidak boleh terus terjebak dalam siklus tahunan yang berulang: ramai di jalan, lalu kembali pada kondisi yang stagnan. Sudah saatnya memperkuat kapasitas diri, meningkatkan literasi hukum dan ekonomi, serta membangun kemitraan strategis dengan pengusaha dan pemerintah. Dengan sinergi yang kuat, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat diwujudkan, dan kesejahteraan bukan lagi sekadar wacana, melainkan realitas yang dirasakan bersama.
#PB412.
