SEMARANG – cyberonenews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi Nahdlatul Ulama (KPK NU) Jawa Tengah resmi mendeklarasikan gerakan antikorupsi di kompleks makam ulama besar Nusantara, KH Sholeh Darat, kawasan Bergota, Kota Semarang, Minggu (15/11/2026). Deklarasi ini menjadi bagian dari gerakan berkelanjutan KPK NU dalam mengawal integritas ulama dan menjaga marwah organisasi Nahdlatul Ulama (NU) agar terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Deklarasi KPK NU Jawa Tengah merupakan kelanjutan dari deklarasi KPK NU Jawa Barat yang sebelumnya dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Ishlah, Compreng, Kabupaten Subang. Gerakan ini diawali dari Jombang, Jawa Timur, dan kini mulai diperluas ke berbagai provinsi di Indonesia.
Ketua Umum KPK NU, Muhamad Sholihin, menjelaskan bahwa KPK NU pertama kali didirikan di kompleks makam KH Abdul Wahab Hasbullah, Tambakberas, Jombang. Gerakan tersebut lahir dari keprihatinan terhadap potensi praktik politik uang dan suap yang dapat mencederai kehormatan para kiai dalam penyelenggaraan Muktamar NU di Tambakberas, Jombang.
Menurut Kang Sholihin, tujuan utama gerakan ini adalah menjaga kehormatan ulama dan marwah NU agar tidak tercemar oleh kepentingan pihak-pihak yang menggunakan uang hasil korupsi untuk memengaruhi keputusan maupun pilihan para kiai.
“Kami mendeklarasikan KPK NU Jawa Tengah setelah sebelumnya deklarasi KPK NU Jawa Barat. Gerakan ini akan terus berlanjut. Awalnya kami didirikan di Jombang, tepatnya di kompleks makam Mbah Wahab Tambakberas,” ujar Kang Sholihin, yang merupakan alumni Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas.
Ia mengungkapkan, sejak awal kemunculannya, KPK NU mendapatkan sambutan dan dukungan antusias dari berbagai kalangan kader NU di sejumlah daerah. Dukungan tersebut menjadi energi bagi pengembangan gerakan hingga ke tingkat provinsi.
Sholihin menilai besarnya dukungan tersebut menunjukkan adanya harapan kuat dari warga NU agar organisasi yang memiliki sejarah panjang dalam perjuangan keagamaan dan kebangsaan itu senantiasa menjaga integritas serta tidak terkontaminasi praktik korupsi.
“KPK NU mendapat dukungan luas dan besar. Karena itu, kami mendeklarasikan gerakan ini di berbagai tempat. Setelah Jawa Tengah, rencananya deklarasi akan dilanjutkan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Banten,” ungkap tokoh NU asal Indramayu, Jawa Barat, tersebut.
Pemilihan kompleks makam KH Sholeh Darat sebagai lokasi deklarasi KPK NU Jawa Tengah bukan tanpa alasan. Sholihin menjelaskan, sosok ulama besar tersebut menjadi sumber inspirasi perjuangan moral dan keteguhan dalam menjaga prinsip-prinsip agama. KH Sholeh Darat dikenal sebagai mahaguru ulama Nusantara yang memiliki keteguhan dalam memegang syariat serta tidak berkompromi terhadap perkara yang diharamkan.
“Inspirasi dari ajaran KH Sholeh Darat inilah yang kami ambil sebagai simbol gerakan nahi mungkar KPK NU,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua KPK NU Jawa Tengah, Ahmad Robani Albar, dalam sambutannya menegaskan bahwa deklarasi tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan awal dari tanggung jawab moral untuk mengajak seluruh kader NU di Jawa Tengah bersama-sama mengawal integritas ulama dan organisasi.
“Kita akan kawal ulama dan organisasi NU di Jawa Tengah agar tetap terjaga marwahnya, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,” tegas Robani.
Ia juga menjelaskan bahwa salah satu agenda prioritas KPK NU Jawa Tengah adalah mengawal proses penyelenggaraan konferensi wilayah (Konferwil) maupun konferensi cabang (Konfercab) NU agar berlangsung secara bermartabat, demokratis, transparan, dan bebas dari praktik suap atau politik uang.
“Kami akan kawal Konferwil maupun Konfercab NU di Jawa Tengah. Mari kita jaga marwah ulama dan marwah NU. Pastikan organisasi ini bersih dari KKN,” ujarnya.
Melalui deklarasi di kompleks makam KH Sholeh Darat ini, KPK NU Jawa Tengah menegaskan komitmennya membangun gerakan moral antikorupsi yang berlandaskan nilai-nilai keulamaan, kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Gerakan tersebut diharapkan menjadi pengingat bahwa kehormatan ulama dan kemuliaan organisasi harus senantiasa dijaga dari segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan maupun kepentingan yang bertentangan dengan nilai-nilai perjuangan NU.
#PUR412.







