RAJA AMPAT, CYBER ONE NEWS – “Siapa Ambrosius Klagilit, kami tidak kenal dia kata Koordinator Aliansi Jaga Alam Raja Ampat ( ALJARA ) Yohan Sauyai di Waisai, Sabtu, 31 Mei 2025.
Hal ini dikatakan Yohan Sauyai merespon pernyataan Ambrosius Klagilit sebagai tim advocasy yang memberikan pernyataan tendensius mewakili ALJARA menyerang Bupati Raja Ampat terkait pertambangan nikel di Raja Ampat.
” itu yang saya bilang Ambrosius, siapa ?
dia mengatasnamakan ALJARA itu yg salah ” Tegas Koordinator ALJARA, Yohan Sauyai.
Pernyataan Ambrosius Klagilit dimuat pada media online JUBI, edisi 31 Mei 2025, Jam 08.03 pm dengan judul ” ALJARA menilai Bupati Raja Ampat membohongi publik “.
Secara yuridis, pemberian ijin pertambangan sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintahan pusat yang berkoordinasi dengan pemerintah propinsi, bukan pemerintah kabupaten Raja Ampat, karena berkaitan dengan kewenangan daerah konservasi, oleh karena itu Ambrosius Klaligit dinilai telah menyebarkan hoax untuk mendiskreditkan pemerintah kabupaten Raja Ampat yang baru.
Masalah tambang nikel di Raja Ampat telah mendapatkan perhatian serius Gubernur Elisa Kambu yang meminta Bupati Raja Ampat Orideko Burdam S.I.P, M.M, M.Ec.Dev, untuk memberikan laporan terkait usaha pertambangan nikel yang telah beroperasi dan menyebabkan pencemaran laut di pulau Kawe , dan adanya konflik dan aksi terkait isu akan adanya tambang nikel di Manyaifun dan Batang Pele.
Terkait aksi ALJARA tentang adanya isu tambang di Manyaifun dan Batang Pele ke kantor Bupati Raja Ampat, telah diterima baik oleh Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Orideko Burdam, dan akan diteruskan ke Gubernur dan pemerintah pusat. Orideko Burdam bahkan meminta kewenangan dari pemerintah pusat agar kabupaten Raja Ampat dapat memiliki kewenangan mengatur hak hutan dan menolak ijin tambang karena tambang merusak masa depan pariwisata Raja Ampat (Jok )
