RAJA AMPAT, Cyber One News – Publik di Raja Ampat sudah menduga bahwa proses penetapan ketua DPRK Raja Ampat dari partai Demokrat melalui jalur penunjukkan bukan hasil pilihan rakyat pada Pileg 14 Pebruari 2024 akan berdampak negative terhadap wibawa lembaga representasi rakyat tersebut.
Sejak pimpinan definitif DPRK Raja Ampat dilantik pada 10 Pebruari 2025, berbagai manuver dilakukan Ketua Jani Sarasa dan Soleman Dimara dari partai Demokrat serta Khadafi dari partai Hanura, mereka bertiga diduga masih merasa tidak puas atas kekalahan partainya pada Pilkada Raja Ampat 2024 bahkan gugatan melalui Mahkamah Konstitusi pun tidak dilanjutkan alias ditolak.
Serangan ” membabi buta ” kepada TAPD Raja Ampat dimulai dari penetapan APBD 2025 yang telah melewati masa dan dipaksakan menggunakan Perda bukan Perbub, TPP guru-guru, LPKJ 2024 yang tidak melibatkan APH dan kemudian meminta keterlibatan APH, gugatan terhadap Pokir yang melanggar aturan, pemalangan ruang kerja sekwan, memaksa Sekda Raja Ampat melapor ke polisi, tudingan membunuh undang-undang dengan Permendagri, mosi tidak percaya DPRK kepada Eksekutif, 1,2 M untuk baju dinas, PJS bupati Raja Ampat habiskan 1,5 M dan sejumlah masalah lain nanti yang akan muncul.
Manuver membabi buta yang dimainkan kedua partai ini secara masif ditujukan kepada TAPD dalam hal ini Sekda Raja Ampat. Diduga adanya ketidakpuasan terhadap APBD 2025 yang menggunakan Perbup sehingga tidak mengakomodir seluruh kepentingan Demokrat dan Hanura yang menyusun APBD 2025, dan ketidakpuasan terhadap Sekda akibat keterlibatannya dengan Bom 27 yang menyebabkan mereka kalah pada Pilkada 27 November 2024..
Namun sebaliknya menurut Bupati Raja Ampat, Orideko Burdam pada konsultasi publik RPJM kabupaten Raja Ampat, 100 hari kerja ORMAS tidak maksimal karena APBD Raja Ampat 2025 mengikuti rancangan yang telah ditetapkan pemerintahan AFU bersama DPRK. Bahkan rancangan program yang dilakukan pemerintahan ORMAS selama sehari pada bulan puasa, semuanya tidak berjalan. Adakah upaya DPRK Raja Ampat untuk menggagalkan ORMAS dengan cara menyerang TAPD secara membabi buta ?
Sekda Raja Ampat, Dr.Yusuf Salim M.Si , ketika menghadapi serangan media yang dimainkan DPRK Raja Ampat melalui fraksi Demokrat dan Hanura, menanggapi dingin manuver kedua partai ini, Sekda Raja Ampat dengan santai mengatakan DPRK Raja Ampat bukan penyidik dan jangan seperti hakim yang langsung memvonis. Jangan asal bunyi, tolong jaga etika dan wibawa DPRK Raja Ampat.
Serangan membabi buta yang dilakukan oleh DPRK Raja Ampat kepada TAPD yang dinilai tidak beretika telah menempatkan lembaga perwakilan rakyat ini menjadi lembaga perwakilan rakyat tidak berwibawa. Menurut pemuda Raja Ampat, John Mambrasar, “beginilah jika Ketua DPRK Raja Ampat tidak dipilih dalam Pileg 2024, dan merupakan hasil nepotisme penunjukkan keluarga. Dia tidak mampu menjaga wibawa lembaga perwakilan rakyat karena menggunakan DPRK untuk kepentingan keluarga demi melakukan pembalasan dendam akibat kalah Pilkada dan berupaya menggagalkan ORMAS”. ( Har )
