SEMARANG, CYBER ONE NEWS.COM— Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat langkah strategis dalam pengendalian inflasi melalui High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar di Gumaya Tower Hotel, Semarang, pada Rabu, 16 Juli 2025, siang. Pertemuan tersebut mengangkat tema “Memperkuat Sinergi Pengendalian Inflasi Guna Mendukung Stabilitas Harga Pangan”.
Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, serta para kepala daerah se-Jawa Tengah, termasuk Wakil Bupati Karanganyar, H. Adhe Eliana, S.E. yang hadir mewakili Bupati Karanganyar. Kehadiran tersebut menunjukkan komitmen nyata Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam mendukung pengendalian inflasi daerah, khususnya stabilitas harga bahan pangan.
Dalam arahannya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa rapat ini penting untuk membahas lonjakan harga beberapa komoditas pangan strategis. Ia menekankan bahwa pengendalian harga tak hanya dilakukan melalui intervensi harga, tetapi juga perbaikan distribusi bahan pokok ke berbagai wilayah.
“Hari ini kita bahas beberapa kenaikan bahan pokok penting. Penanganan tak hanya soal harga, tapi juga distribusi. Kita harus melakukan penetrasi antarwilayah. Misalnya, jika ada kenaikan bawang merah di wilayah tertentu, daerah lain dengan stok mencukupi bisa menopang,” tegas Gubernur.
Gubernur juga mencontohkan potensi di beberapa daerah seperti Temanggung dan Rembang yang bisa dimaksimalkan untuk menjaga stabilitas harga cabai. Pemerintah Provinsi pun telah menginstruksikan Bupati/Wali Kota untuk mendirikan toko pengendali harga di tiap kabupaten/kota, bekerja sama dengan BUMD dan dinas terkait.
“Kami sudah mendirikan 15 toko perwakilan di berbagai daerah. Bupati/Wali Kota yang belum memiliki Toko TPID saya minta segera mendirikan. Ini bagian dari strategi menstabilkan harga bahan pokok penting di tengah berbagai faktor penyebab inflasi,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Rahmat Dwisaputra, menyampaikan apresiasi terhadap keberhasilan pengendalian harga di 11 kabupaten/kota. “Ke depan, provinsi akan terus melakukan koordinasi melalui jaringan TPID di 35 kabupaten/kota. Ini penting untuk memastikan upaya pengendalian harga bisa berjalan secara merata dan konsisten,” ungkap Rahmat.
High Level Meeting ini diharapkan mampu menjadi forum koordinasi efektif untuk memperkuat sinergi antarwilayah dan antarinstansi dalam mengendalikan inflasi, sekaligus menjaga daya beli masyarakat di seluruh wilayah Jawa Tengah.
