Cyberone news. Com
SEMARANG – Kongres I sekaligus Rapat Kerja Nasional (Rakernas) VII Gerakan Pembumian Pancasila (GPP) menjadi momentum strategis untuk meneguhkan kembali komitmen kebangsaan dan arah perjuangan ideologis bangsa. Agenda nasional yang digelar di Metro Park Hotel Semarang pada Jumat–Minggu, 5–7 Desember 2025, ini menghadirkan para pemikir, penggerak, dan pegiat ideologi Pancasila dari berbagai daerah di Indonesia.
Kongres I GPP memuat agenda utama berupa pemilihan Ketua Umum, penyampaian laporan pertanggungjawaban, penyempurnaan AD/ART, penetapan program perjuangan organisasi, serta pengukuhan Ketua Umum sebagai formatur tunggal penyusun personalia DPP GPP.
Dalam konferensi persnya, Ketua Umum Gerakan Pembumian Pancasila, Dr. Antonius Manurung, menegaskan bahwa cita-cita revolusi nasional Indonesia masih belum sepenuhnya terwujud.
“Dari empat cita-cita revolusi nasional, baru satu yang tercapai, yaitu kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dua cita-cita lainnya masih harus kita perjuangkan: membangun masyarakat sosialisme Indonesia tanpa penindasan dan membangun tata dunia baru,” ujarnya.
Menurut Antonius, fakta di lapangan menunjukkan bahwa penindasan dan penghisapan masih terjadi di republik ini. “Ini membuktikan bahwa perjuangan kita belum selesai,” tegasnya.
Ia juga menyinggung pidato monumental Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB, 30 September 1960, yang menawarkan jalan ketiga sebagai ideologi alternatif dalam tata dunia. “Gagasan itu harusnya menjadi bagian dari piagam PBB, tapi hingga kini belum terwujud,” tambahnya.
Antonius menegaskan bahwa Pancasila tidak boleh hanya menjadi simbol atau sekadar berada dalam urutan pertama Asta Cita.
“Pancasila harus benar-benar menjadi dasar negara dan ideologi bangsa. Tidak boleh ada lagi anak Indonesia menangis karena tidak bisa sekolah, ibu yang tidak mampu membeli susu, kesulitan layanan kesehatan, atau masyarakat yang tercekik karena mafia—baik mafia beras, migas, maupun narkoba,” ujarnya.
Terkait dunia pendidikan, ia menilai bahwa pendidikan nasional belum berfungsi sebagai lokomotif pembangunan karakter bangsa.
“Pancasila masih diajarkan secara normatif. Ia menjadi mata pelajaran dan mata kuliah, tetapi belum diajarkan sebagai ideologi kritis yang membangun keberanian moral untuk melawan ketidakbenaran,” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa mulai dari jenjang TK hingga perguruan tinggi, Pancasila harus dikembangkan sebagai ideologi kritis.
“Jika itu dilakukan, maka karakter kritis dan keberanian moral generasi muda akan tumbuh. Maka tidak ada lagi keinginan korupsi, mafia migas, mafia narkoba, pertambangan ilegal—semuanya bisa kita bongkar,” tegasnya.
Antonius menutup dengan menegaskan bahwa Kongres I GPP merupakan momentum bersejarah, bukan hanya bagi organisasi tetapi bagi bangsa Indonesia.
“Kongres ini adalah langkah strategis untuk memperjuangkan kembali cita-cita luhur bangsa yang belum selesai,” pungkasnya.
#M.Taufiq
